Foto: Dok. KemenhubDalam Sidang Majelis IMO ke-31 di London, Inggris, itu Budi menyampaikan IMO telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat internasional dalam upaya melindungi masa depan laut, yang merupakan warisan bersama.
"Sebagai satu-satunya platform kerja sama multilateral yang dipercayakan untuk memastikan terwujudnya keselamatan dan keamanan maritim dunia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2019).
Ia melanjutkan, kegiatan pelayaran melalui laut telah memungkinkan perdagangan dan perekonomian global berkembang secara signifikan, sehingga memungkinkan banyak negara, termasuk Indonesia untuk mengembangkan dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi.Untuk itulah, sebagai anggota IMO sejak 1961 dan anggota Dewan yang berdedikasi sejak 1973, Indonesia akan aktif mengambil bagian dalam meningkatkan implementasi konvensi, standar, dan pedoman IMO.
"Indonesia akan terus mendukung IMO dalam mengimplementasikan Rencana Strategis serta program-program mendatang, yang memungkinkan IMO dapat secara optimal memimpin seluruh anggotanya dalam upaya mewujudkan terciptanya keseimbangan antara kebutuhan untuk pembangunan ekonomi, fasilitasi perdagangan internasional, keselamatan, keamanan dan juga perlindungan lingkungan dari pelayaran internasional," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Budi juga menyampaikan kontribusi serta inisiatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan IMO selama dua tahun terakhir. Di antaranya adalah tentang proposal Indonesia tentang Skema Pemisahan Lalu Lintas (Traffic Separation Scheme/TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok yang telah diadopsi pada Sidang Maritime Safety Committee ke-101 pada bulan Juli lalu.
Selain itu, terkait dengan implementasi konvensi IMO, Indonesia bangga telah menjadi Negara Pihak pada Konvensi tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Penjagaan Kapal bagi Personil Kapal Penangkap Ikan (Konvensi STCW-F) dan saat ini tengah prosedur internal terakhir untuk mengaksesi Konvensi Nairobi tentang pengangkatan bangkai kecelakaan kapal.
Lebih lanjut, Budi juga menyampaikan komitmen Indonesia terkait perlindungan lingkungan laut, khususnya dalam mengatasi sampah plastik di laut.
"Terkait perlindungan lingkungan maritim, Indonesia berkomitmen untuk dapat menerapkan aturan yang dikeluarkan oleh IMO terkait batas kandungan sulfur pada bahan bakar kapal pada tahun 2020 dan masih secara aktif terlibat dalam dua proyek utama IMO terkait lingkungan, yaitu MEPSEAS dan Glofouling Partnership Projects," jelasnya.
Namun ia beranggapan, bahwa seluruh komitmen dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan maritim tidak akan dapat tercapai tanpa terlebih dahulu memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di dunia maritim.
"Peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas utama pada program kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk itu Indonesia akan terus meningkatkan kerja sama dengan IMO dalam meningkatkan kapasitas SDM melalui IMO Technical Cooperation Program," katanya.
Sebagai langkah awal, Indonesia telah menyelenggarakan sebuah kursus singkat tentang Non-Convention Vessel Standard atau Standar Kapal Non-Konvensi pada awal November 2019 untuk berbagi pengalaman Indonesia tentang penerapan standar tersebut sekaligus mempererat hubungan kerja sama Selatan-Selatan.
"Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Brunei Darussalam, Kamboja, Fiji, Kenya, Maladewa, serta Timor-Leste yang telah berpartisipasi pada kursus tersebut," tambahnya.
Selanjutnya, Budi kembali menekankan komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama dengan IMO dan seluruh anggotanya dalam mencapai tujuan IMO guna menciptakan pelayaran yang aman, selamat serta berwawasan lingkungan.
"Untuk dapat mencapai tujuan inilah, Indonesia siap untuk kembali bekerja sama menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C Periode Tahun 2020-2021," tuturnya.
Pencalonan BPK Sebagai External Auditor IMO
Selain agenda pemilihan kembali Indonesia menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2020-2021, satu agenda yang menjadi kepentingan Indonesia pada Sidang Majelis IMO ke-31 adalah pencalonan Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK) sebagai External Auditor IMO Periode 2020-2023.
"Indonesia menominasikan BPK untuk menjadi external auditor IMO yang siap berkomitmen untuk memberikan jasa audit yang berkualitas tinggi dan cost-efficient bagi IMO," jelas Budi.
Ia menjelaskan, bahwa Indonesia memiliki keyakinan untuk menawarkan dukungan profesional BPK kepada IMO berdasarkan pengalaman bergengsi BPK menjadi Auditor Eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada periode 2016-2018, 2018-2019, dan 2019-2021.
Menurut Budi, pengajuan BPK sebagai eksternal auditor IMO ini selain untuk menunjukkan profesionalitas sekaligus untuk mendukung politik bebas aktif Indonesia.
"Apabila terpilih, selain mengaudit IMO, BPK juga akan mengaudit institusi pendidikan di bawah IMO, yakni WMU dan IMLI," ungkapnya.
Menurutnya, selain menawarkan profesionalitas, BPK juga menawarkan efisiensi harga yang bisa menjadi pertimbangan lebih bagi IMO untuk dapat memilih BPK menjadi eksternal auditor IMO.
"Jasa audit yang ditawarkan oleh BPK bukan hanya financial audit, namun juga performance audit. Selain itu, BPK juga menawarkan fee yang lebih rendah, sehingga tentunya dapat menjadi pertimbangan dari sisi efficiency expense," tutupnya.
Simak Video "Menhub Ajak Vote Soekarno-Hatta Jadi Bandara Terbaik di Dunia"
(prf/ega)
"Karya" - Google Berita
November 27, 2019 at 11:44AM
https://ift.tt/34tsKqY
Di London, Budi Karya Sampaikan Komitmen RI di Maritim Dunia - Detiknews
"Karya" - Google Berita
https://ift.tt/2V1hiPo
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Di London, Budi Karya Sampaikan Komitmen RI di Maritim Dunia - Detiknews"
Post a Comment