Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempercepat realisasi program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) 2020 untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di tengah pandemi covid-19. Ada tujuh program padat karya tunai yang dilaksanakan di 34 provinsi dengan total anggaran Rp10 triliun.
Secara nasional padat karya tunai tersebut untuk mengantisipasi dampak ekonomi covid-19. Tujuannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. Di bidang jalan dan jembatan melalui Ditjen Bina Marga pemeliharaan rutin jalan sepanjang 47.017 km dengan anggaran Rp0,489 triliun dan pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 496.080 m dengan angaran Rp110 miliar.
Kemudian di bidang sumber daya air melalui Ditjen Sumber Daya Air P3TGAI tersebar di 10 ribu lokasi dengan anggaran Rp2,25 triliun. Dibidang permukiman, melalui Ditjen Cipta Karya, yakni program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 900 kecamatan dengan anggaran Rp540 miliar, TPS-3R di 106 lokasi dengan anggaran Rp63 miliar, Pamsimas di 4.717 lokasi dengan anggaran Rp1,099 triliun, Sanimas di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp391 miliar, dan KOTAKU di 364 kelurahan dengan anggaran Rp382 miliar.
Selanjutnya di bidang perumahan, melalui Ditjen Penyediaan Perumahan yakni peningkatan kualitas rumah swadaya 166 ribu unit dengan anggaran Rp3 triliun, pembangunan baru rumah swadaya 10 ribu unit dengan anggaran Rp371 miliar, BSPS untuk peningkatan kualitas rumah dengan anggaran Rp17,5 juta dan BSPS untuk pembangunan rumah baru dengan anggaran Rp35 juta.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung, Mulyadi Irsan mengatakan pihaknya belum mendapatkan kabar mengenai bantuan padat karya dari Kementerian PUPR. Walaupun begitu, Lampung sudah memiliki program padat karya yang sudah berjalan di masyarakat ketika terjadi pandemi covid-19.
"Pak Gubernur Arinal Djunaidi sudah melakukan program padat karya untuk masyarakat. Seperti membangun jalan berbasis masyarakat yang pengelolanya menyerap tenaga kerja dari masyarakat itu sendiri," kata Mulyadi kepada Lampost.co, Kamis, 23 April 2020.
Dia menjelaskan untuk pembangunan jalan, setiap 2 kilometernya masyarakat yang akan mengerjakannya dan melakukan pemeliharaanya. Pihaknya mengusahakan semua jalan provinsi di Bumi Ruwai Jurai. Ia mengatakan untuk jalan provinsi kurang lebih sepanjang 1.700-an km dan 99 ruas tersebar di Lampung. Pihaknya menfasilitasi masyarakat, hal itu merupakan semangat unit reaksi cepat yang dilakukan pemerintah terkait dampak pandemi covid-19 ini.
"Masyarakat tersebut kita bayar juga, sekitar Rp80-Rp100 ribu/orang. Masyarakat sudah bekerja sama dengan kita sehingga masyarakat tidak menganggur kemudian juga masyarakat punya rasa memiliki. Seperti jalan menuju Rumah Sakit Bandar Negara Husada di Kota Baru yang mengerjakan dan malakukan pemeliharaan," katanya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun secara keseluruhan Pemprov Lampung menyiapkan anggaran Rp246 miliar untuk percepatan penanganan covid-19 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Rp135 miliar dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Rp111 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk percepatan penanganan covid-19 di Lampung. Sementara Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung mendapat Rp796 juta untuk pemeliharaan akses jalan menuju rumah sakit rujukan covid-19 Rumah Sakit Bandar Negara Husada di Kota Baru.
Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program infrastruktur kerakyatan atau padat karya tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi pengangguran. Saat ini 761 lokasi P3TGAI sudah mempersiapkan/memulai kegiatan sosialisasi dan 73 lokasi sudah melaksanakan kegiatan konstruksi fisik berupa pembangunan saluran irigasi tersier di 15 lokasi di Lampung, 10 lokasi di Bali, dan 48 lokasi di NTT, dengan anggaran per lokasi Rp225 juta.
"Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical dan social distancing untuk pencegahan penyebaran covid-19," ujar Menteri Basuki melalui video conference bersama media, Selasa, 7 April 2020.
Muharram Candra Lugina
"Karya" - Google Berita
April 23, 2020 at 09:00PM
https://ift.tt/2xUVo9j
Program Padat Karya Pembangunan Berdayakan Masyarakat - Lampost
"Karya" - Google Berita
https://ift.tt/2V1hiPo
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Program Padat Karya Pembangunan Berdayakan Masyarakat - Lampost"
Post a Comment